Serikat Pekerja PLN Cabang Solok

November 12, 2010

Penantian

Filed under: News — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 7:16 pm

Seperti seorang gadis yang menunggu kedatangan pujaan hatinya, seperti seorang ibu yang menunggu kedatangan anakanya dari perantauan demikian juga dengan seluruh pegawai PLN, semuanya menunggu keputusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review UUK No 30/2009.

Sejak Sidang ke V yang diadakan tanggal 29 April 2010 kemarin, yang berarti sudah masuk 7 bulan keputusan belum keluar juga. H2C (harap-harap cemas) tentang putusan yang akan dibacakan oleh hakim. Beberapa waktu yang lalu PSI juga sudah melayangkan suratnya ke Mahkamah Konstitusi agar penyelesaian ini tidak berlarut-larut.

Semoga keputusan ini bisa cepat terlaksana dengan hasil yang memuaskan dimana keputusan tersebut memihak kepada rakyat…

Surat ke MK : http://dppsppln.wordpress.com/2010/11/12/surat-kepada-ketua-mk/

Mei 21, 2010

Filed under: BERITA DUKA,News — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 4:20 am

Innalillahi wa innailaihi roji’un, telah meninggal dunia,

Ir.Kunto Herwin Bono,SH.M.Hum (Ketua Departemen Advokasi SP PLN).

Mohon mengirim do’a & Al Fatihah untuk almarhum agar mendapatkan kemudahan disisi-Nya.
Semoga perjuangannya untuk mempertahankan Satu PLN menular pada sanubari kita. Amiiin.

April 25, 2010

Sidang MK V

Filed under: News — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 6:02 am
Tags: , , ,

UU No 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan hasil produk DPR telah melukai hati nurani rakyat.
Pasal-pasal Jantung di UU tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945
Pasal 33. Munculnya unbundling vertikal dan horisontal dan dipecahnya
Jamali (Jawa Madura Bali) dan luar Jawa memicu keutuhan NKRI ditubuh
PLN, bisa jadi mela…mbungnya TDL (Tarip Dasar Listrik) 10 kali lipat,
seperti yg terjadi di Philipina, Inggris dan sejumlah negara didunia.
Maka, keluarga besar PLN bersama rakyat telah melakukan Judical Review
tentang UU 30 Tahun 2009 untuk dibatalkan ! Sidang ke 4, berlangsung
pada hari Kamis, 29 April 2010 di Gedung Makamah Konstitusi Jakarta.

November 4, 2009

Kondisi Kelistrikan Makin Memprihatinkan

Filed under: News — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 1:09 am

Kondisi Kelistrikan akhir-akhir ini sangant memprihatinkan, dimana-mana terjadi krisis energi listrik terutama di daerah Sumbar hal ini bukan karena disengaja tetapi memang keterbatasan Dana dan Anggaran dari Pemerintah karena PLN itu adalah perusahaan Negara yg notabenenya adalah milik negara tentu dengan alokasi dana yg bersumber pada APBN dan APLN itu sendiri.
Seiring dengan kebutuhan masyarakan semakin meningkat dan krn dana untuk membangun pembangkit butuh dana yang tidak sedikit bahkan triliunan rupiah….tentu sangat menyusahkan pln dan pemerintah sendiri. Karena usulan subsidi yang diajukan pln dipangkas pemerintah s/d 30% maka tentu pln melakukan penghematan-penghematan dan belum lagi mesin-mesin pembangkit lama yg sudah pada tua-tua tentu akan terjadi kerusakan-kerusakan mendadak karena mesin dah pada tua dan force mayor (gempa dll) sehingga jika daya masyarakat cendrung meningkat dan pembangkit ada yg rusak tentulah akan terjadi pemadaman bergiir. Memang ini dilematis sementara pihak PLN dan Masyarakat sendiri tidak menginginkan pelayanan yg baik bagi pln (UU Perlindungan Konsumen) sementara 1. PLN Masih mengharapkan subsidi dari negara yg tdk dipenuhi seluruhnya oleh neg.dipotong 30% tsb.2.Regulasi tdk mendukung PLN spt UU.Migas, UU Ketenagalistrikan dll. Dan listrik bukan lagi jadi kebutuhan sekunder atu lux tetapi sudah merupakan kebutuhan pokok atau dasar. Untuk menyediakan batu bara saja pln tdk mampu krn regulasi yg tdk memihak tadi dan harga di luar lebih tinggi dari pada harga pln bahkan mencapai 200 % (ketimbang jual ke pln mendingin jual ke asing lebih gede untungnya). Berdasarkan kondisi ini masy.konsumen cuma tahu dengan PLN bukan dg Stakeholdernya PLN, yach pantas kondisi semakin berlarut-larut dan PLN mempunyai sistem yg mengurus secara Nasional bukan daerah-daerah atau sporadis cuma yang jadi pertanyaan sudahkah Pemerintah mengatur tentang daerah yang ada pembangkit ditempat mereka?(melalui MOU PLN atau UU)?..dan dilema lagi pln selalu dicerca masy.dengan keterbatasan ini. Jika UU Kelistrikan yg baru keluar yaitu UU No.30 tahun 2009 , apakah tidak mengancam disintegrasi bangsa?…dan Apakah MAsy.akan bertambah melarat?…karena pln skrg kyk pln batam hpp listrik ditentukan dprd tentu setelah dihitung hpp pln?…jadi harga akan melambung dan dprd dan pemda akan pusing 7 keliling mengurus demo-demo terus!!!…jika dibiarkan listrik tidak akan ada dinegeri ini berubah menjadi perusahaan lilin …mudah2an menjadi pemikiran kita bersama?….

September 12, 2009

Demo Menolak RUUK 7-8 Sept 09

Filed under: UU Ketenagalistrikan — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 8:51 pm

11439852

Demo menolak RUUK tanggal 7-8 September 2009

Demo menolak RUUK tanggal 7-8 September 2009

Serikat Pekerja PLN Tolak Liberalisasi Listrik

Filed under: UU Ketenagalistrikan — keretaapiku @ 5:56 pm
Tags: , ,

Serikat Pekerja Perusahaan listrik Negara (PLN) menolak rencana disahkannya rancangan undang-undang ketenaga listrikan (RUUK) oleh DPR. Dewan pimpinan pusat Serikat Pekerja PLN menyatakan bahwa RUUK yang sedang disusun pemerintah tak ubahnya dengan RUUK No 20/2002 yang telah ditolak Mahkamah konstitusi.

Inti dari RUUK tersebut adalah soal privatisasi dan liberalisasi kelistrikan. Undang-undang kelistrikan yang sedang disusun oleh pemerintah dianggap hanya memperhalus bahasa tanpa mengubah substansi dari RUUK lama. Undang-undang kelistrikan yang lama sendiri telah ditolak, setelah dikeluarkan putusan MK 001-021-022/PUU0I/2003.

Menurut Serikat Pekerja PLN, apabila putusan ini disahkan maka dikhawatirkan negara sudah tidak lagi menguasai instalasi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hal ini tentu menjadikan PLN sebagai badan usaha yang dapat dikuasai oleh pihak lain ter! masuk asing. Apabila hal ini terjadi maka harga listrik akan mengikuti harga pasar. Pola liberalisasi ini akan menyebabkan lonjakan harga listrik yang tentunya akan merugikan rakyat.

Liberalisasi listrik dianggap oleh Serikat Pekerja PLN sangat merugikan. Pihak Serikat Pekerja PLN mengharapkan agar pihak-pihak terkait lebih bijak dalam memutuskan peraturan mengenai kelistrikan. Karena masalah kelistrikan sangat vital bagi seluruh masyarakat. Kegiatan masyarakat sendiri sangat bergantung pada listrik. Sektor ekonomi, sosial, budaya akan terganggu jika terjadi masalah kelistrikan.

Hal yang terpenting dari masalah kelistrikan adalah mengenai keamanan negara. Karena itu, sangat berbahaya jika listrik diprivatisasi ke pihak swasta, terutama pihak asing. Karena hal ini akan mengancam ketahanan negara.

Sumber : republika online

DPR SAHKAN UU KETENAGALISTRIKAN

Filed under: UU Ketenagalistrikan — keretaapiku @ 5:42 pm

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-undang Ketenagalistrikan menjadi Undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR, Selalsa (8/9). Mayoritas fraksi dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, menyetujui Rancangan Undang-undang Tentang Ketenagalistrikan untuk disahkan menjadi Undang-Undang..
Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tidak memberi persetujuan pengesahan. Fraksi PDIP memilih tidak memberikan pendapatnya terhadap RUU tersebut.
Fraksi yang setuju adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Damai Sejahtera, dan Fraksi Partai Golkar.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Isma Yatun mengatakan, ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi masyarakat. Ketentuan baru yang dimaksud seperti listrik dapat dikelola daerah.
“Untuk itu kami tidak berpendapat atas RUU tersebut,” katanya.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam sambutannya mengatakan, beberapa pokok dalam ketenagalistrikan adalah usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai negara. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan.
Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan antara pemerintah, pemerintah provinsis, dan pemrintah kabupaten/kota, dan BUMN diberi prioritas pertama untuk melakukan penyediaan tenaga listrik, harga jual tenaga listrik bersifat regulasi.
Pengesahan RUU Ketenagalistrikan ini sebagai pengganti atas dibatalkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada tanggal 15 Desember 2005 oleh Mahkamah Konstistusi. Selain itu, Undang-undang nomor 15 tahun 1985 yang diamanatkan oleh MK mengisi kekosongan dipandang belum mengakomodasi perkembangan sektor ketenagalistrikan.

RUUK

Filed under: UU Ketenagalistrikan — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 5:36 pm

Kesejahteraan rakyat tergantung salah satunya pada PLN.Sangat harus pemerintah perlakukan PLN dengan Bijak,Tak terbayangkan bagaimana listrik kalau jatuh ketangan swasta,tentu saja harga listrik akan naik berlipat ganda, karena swasta akan mau ambil kalau untung.atau seandainya PLN di alihkan ke PEMDA sudah bisa di pastikan PLN tak akan ter urus dan kesannya pemerintah pusat lempar batu sembunyi tangan.
Sekarang PLN sebagai BUMN yang menjalankan kelistrikan di Idonesia bak makan buah simalakama atau maju kena mundur kena,Sebagai perusahaan PLN tak bisa jual Listrik beruntung,
Karena yang berwenang menaikkan tarif listrik adalah Pemerintah ( sekarang TDL 2004 )penghasilan PLN hanya 1/3 dari mudal operasional dan subsidi pemerintah tak lancar.

Coba bayangkan berat beban yang di pikul oleh PLN yang tentunya pelaksana kerja adalah Karyawan,Menyuplay Power (tenaga yang begitu besar dan beban mental yang begitu dahsyat)pemerintah dan masyarakat menganggap PLN main-main saja apalagi sekarang contohnya di Padang-Sumbar lampu giliran mati 2x sehari,padahal di Sum-Bar Energi Air paling banyak (PLTA)kalau untuk sumbar Energi Listrik dari(PLTA)cukup bahkan berlebih,Tapi PLN kan skopnya Nasional !.Mana lagi karyawan tak lagi mencukupi Contoh di salah satu Rayon Kota Padang pelanggan Berjumlah 65.000.sedangkan karyawan hanya 40 orang (sudah termasuk outsourcing)jadi rata rata satu karyawan melayani 1625 orang sedangkan standrt Internasional 1 karyawan melayani 250 pelanggan.

Belum lagi perasaan karyawan yang tak pernah tenang selalu di goyang dengan usulan-usulan DPR pada pemerintah ( rencana undang undang kelistrikan yang nyeleneh)Rencana penggantian seluruh karyawan dengan tenaga outsourcing yang di bayar kurang dari satu jutarupiah sebulan,karyawan PLN menganggap masa depan PLN tak lagi Jaya,tentu sangat berpengaruh pada kinerja karyawan,dan ditambah lagi penghasilan antara karyawan dan manajerial sangat timpang 1 berbanding 50 di tingkat wilayah (Propinsi) mungkin 1 dibanding 100 di tingkat pusat.
Padahal yang kerja banyak itu kan karyawan,menmanajer hanya main perintah kadang tampa pernah memikirkan solusi dari kesulitan yang di hadapi di lapangan. tiap hari kelebihan jam kerja ada yang sampai 6-7 jam tak ada lembur di bayar hanya di belikan nasi bungkus, alamak, siapa lagi yang mau jadi karyawan PLN ?

lagi yang mau jadi karyawan PLN ?)

Pasal2 yang wajib di perhatikan dalam Undang-undang Ketenagalistrikan

Filed under: UU Ketenagalistrikan — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 11:15 am
Tags: ,

DPR RI telah mengesahkan RUU Ketenagalistrikan 2009 (RUUK) yang diajukan oleh Pemerintah setelah UU Nomer 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 melalui putusan MK Nomer 001-021-022/PUU-UU/2003. Dengan keputusan itu, UU yang mengatur ketenagalistrikan adalah kembali kepada UU lama sebelum UU 20/2002, yaitu UU Nomer 15 tahun 1985.

Meski telah mengalami perbaikan dari UU 20/2002 yang dibatalkan oleh MK, tapi RUU Kelistrikan yang baru ini secara substansial masih tetap mengandung hal-hal penting yang membuat UU 20/2002 itu ditolak. Diantaranya:

1- Pasal 10:

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:

a. pembangkitan tenaga listrik;

b. transmisi tenaga listrik;

c. distribusi tenaga listrik; dan/atau

d. penjualan tenaga listrik

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Kata dapat berarti tidak wajib, dan ini berarti peluang unbundling PLN secara vertikal yang selama ini ditolak keras oleh MK, SP PLN dan berbagai elemen masyarakat karena pasti akan merugikan rakyat dan negara masih terbuka untuk dilakukan di masa mendatang.

2- Pasal 11:

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Daerah, koperasi, swasta atau swadaya masyarakat.

Kata dapat berarti menunjukkan bahwa secara legal antara BUMN, BUMD, Koperasi dan BUMS (lokal dan asing) kedudukannya adalah sama. Padahal semestinya berbeda mengingat penyediaan listrik adalah kewajiban negara sebagai bagian dari PSO (Public Service Obligation) dimana pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN Kelistrikan. Dengan ketentuan pasal ini, dimungkinkan BUMS masuk. Dengan kata lain, pasal ini secara telak telah membuka keran privatisasi, khususnya pada BUMS Asing karena kenyataannya hanya swasta asing yang bermodal besar yang mampu masuk sektor kelistrikan. Bila ini terjadi, maka listrik benar-benar telah menjadi komoditas yang semata-mata diproduksi dan didistribusikan untuk kepentingan komersial sedemikian sehingga PSO yang menjadi tugas negara semakin diabaikan.

3- Pasal 13:

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, usaha distribusi tenaga listrik atau usaha penjualan tenaga listrik dibatasi dalam suatu wilayah usaha.

(2) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Menteri berdasarkan kebutuhan pengembangan sistem ketenagalistrikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal ini adalah pasal utama untuk dilakukannya unbundling secara horizontal yang akan makin melemahkan keintegrasian pengelolaan listrik yang selama ini berjalan

Dari fakta-fakta di atas, Hizbut Tahrir Indonesia menilai:

1. Dengan adanya pasal-pasal yang memuat gagasan unbundling, baik secara vertikal maupun horisontal, serta privatisasi yang selama ini dengan tegas ditolak oleh MK, SP PLN dan berbagai elemen masyarakat, tampak jelas bahwa RUU Kelistrikan yang akan disahkan ini sangat berbau liberal yang alih-alih bakal menyelesaikan problem kelistrikan di Indonesia, justru sebaliknya RUU ini akan memunculkan problem yang lebih parah karena akan sangat merugikan rakyat dan negara. Bila unbundling dilakukan akan menyebabkan kenaikan harga listrik hingga 50% akibat adanya beban biaya (pajak, biaya operasional dan sebagainya) dari 3 entitas kelistrikan yang berbeda, yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi, yang sebelumnya ketiganya itu menjadi satu di bawah PLN. Ini jelas akan merugikan konsumen. Bila akhirnya privatisasi juga benar-benar dilakukan, pihak swasta akan sangat dominan dalam penyediaan listrik yang ujungnya harga listrik akan didikte oleh kartel perusahaan listrik swasta. Ini akan semakin membawa pengelolaan kelistrikan di negeri ini jauh dari fungsi kewajiban layanan publik (public service obligation) yang mestinya harus dilakukan oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Dominannya kartel perusahaan listrik swasta dengan segala dampak negatifnya telah dialami oleh Kamerun. Pada saat beban puncak (antara jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam) kartel perusahaan swasta itu akan memaksakan kenaikan harga hingga 15 sampai 20 kali lipat. Kenyataan ini disampaikan oleh Dr. David Hall dari Public Services International Research Unit, London di depan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) saat membahas UU Nomer 20 tahun 2002 yang akhirnya dibatalkan oleh MK.

2. Sementara itu unbundling atau pemecahan horizontal akan mengancam keberlangsungan penyediaan listrik di luar Jawa mengingat selama ini biaya operasional listrik Luar Jawa, dengan semangat kesatuan, disubsidi oleh penghasilan listrik di Jawa yang mencapai 80% dari total penghasilan PLN. Bila dipecah, subsidi silang semacam ini tentu tidak bisa lagi dilakukan. Ujungnya, harga listrik luar Jawa akan naik berkali lipat. Penilaian semacam ini secara tegas disebutkan dalam konsideran Mahkamah Konstitusi untuk menolak unbundling horizontal. Disebut pula, bila unbundling itu dilakukan Pemda di luar Jawa secara umum akan mengalami defisit antara Rp 300 milyar hingga Rp 1,5 triliun per tahun.

Dari uraian singkat di atas, jelas sekali besarnya bahaya yang akan timbul bila RUU Kelistrikan tersebut benar-benar disahkan oleh DPR. Bila RUU itu disahkan, pertanyaannya mengapa keputusan yang akan menghancurkan PLN dan akan sangat merugikan rakyat itu justru dibuat oleh DPR yang notabene adalah wakil rakyat? Jadi, untuk siapa sebenarnya DPR ini bekerja?

PLN sekarang ini sesungguhnya terbentuk dari nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan listrik asing sepeti OGEM, ANIEM, GEBEO dan lain-lain yang saat itu dalam kondisi unbundling (terpecah-pecah) kemudian disatukan (bundling) ke dalam perusahaan listrik dan gas negara (PLGN). Bundling (penyatuan) sejumlah perusahaan listrik swasta waktu itu dilakukan agar penyediaan listrik bisa lebih efisien dan mencegah agar listrik tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja. Maka aneh sekali bila setelah sekian lama PLN, yang dalam kondisi bundling, mampu menjalankan fungsinya sebagai perusahaan yang menyediakan listrik untuk rakyat sebagai bagian dari public service obligation (PSO), tiba-tiba sekarang mau dipecah-pecah lagi yang justru bakal merugikan rakyat dan negara?

Setelah ditelusuri, ternyata rencana unbundling ini merupakan bagian dari kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF sebagaimana tersebut pada poin 20 dalam Letter of Intent (LOI) dan ditandangani oleh Presiden Soeharto pada bulan Januari 1998. Poin ini kemudian ditegaskan lagi dalam Buku Putih Departemen Pertambangan dan Energi yang dibuat pada bulan Agustus 1998. Dalam buku putih itu, disebutkan bahwa liberalisasi sektor ketenagalistrikan dilakukan melalui tahapan unbundling, profitisasi dan privatisasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa undbundling yang akan dimungkin melalui RUU Kelistrikan yang akan disahkan ini suatu saat akan sampai pada tahap divestasi/penjualan aset negara karena memang itulah yang diminta negara donor terkait dengan pengembalian utang negara.

Maka, pertanyaannya adalah untuk apa DPR dan pemerintah melakukan unbundling terhadap PLN bila itu terbukti bakal merugikan rakyat dan negara? Nyatalah bahwa keputusan itu tidak lain dibuat sepenuhnya, kecuali mengabdi kepada kepentingan negara penjajah yang saat ini tengah menyebarkan virus liberalisme di segala bidang, terutama di bidang ekonomi, lebih khusus lagi dalam bidang pengelolaan SDE (sumber daya energi) demi kepentingan perusahaan energi asing untuk menguasai sektor kelistrikan. Pandangan Kapitalis menyatakan pemerintah memang hanya menjadi regulator dari pasar bebas sebagaimana dianjurkan oleh Adam Smith. Jika kelistrikan dipaksakan mengikuti pasar bebas, maka akan kembali ke zaman Aniem, Ogem dan Gebeo dimana hanya orang mampu saja yang akan bisa menikmati listrik. Sementara rakyat banyak akan kembali ke jaman penjajahan.

Agustus 26, 2009

Karyawan BUMN Tidak Perlu Ikut Jamsostek

Filed under: News — Serikat Pekerja PLN SOLOK @ 3:58 am
Tags:

Karyawan BUMN Tidak Perlu Ikut Jamsostek

Angga Aliya ZRF -detikFinance

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menilai karyawan BUMN tidak perlu ikut menjadi peserta PT Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek). Pasalnya, asuransi dan dana pensiun yang dimiliki masing-masing BUMN dinilai sama baiknya dengan Jamsostek. Menurut Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, hampir seluruh BUMN yang tidak menjadi peserta Jamsostek memiliki asuransi dan dana pensiun yang manfaatnya malah lebih baik daripada Jamsostek. “BUMN sekarang sudah punya dapen (dana pensiun) yang cukup besar. Kalau mereka gabung Jamsostek nanti kita akan lihat keterkaitan dengan dapen yang ada,” ujarnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (25/8/2009). Ia mengatakan, meski BUMN memiliki asuransi dan dana pensiun sendiri, aturan perundangan mewajibkan karyawan BUMN menjadi perserta Jamsostek. Maka dari itu pihaknya akan melakukan beberapa penyesuaian “Kita akan menyesuaikan diri tapi jangan sampai merugikan karyawan. Manfaat pensiun yang diterima sudah lebih baik daripada Jamsostek,” ucapnya. Menurutnya, dana pensiun yang diberikan oleh Jamsostek sebanyak 12 persen dari gaji pokok. Sedangkan asuransi yang dipakai BUMN bisa memberikan hingga 20 persen. Hingga kini, sebanyak 21 perusahaan pelat merah tidak bergabung menjadi anggota Jamostek. Salah satu diantaranya adalah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Halaman Berikutnya »

The Rubric Theme. Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.